DPD RI: Jangan Terulang Tragedi Brexit

jpnn.com - JAKARTA - Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berharap akan ada kerja sama yang lebih baik dari instansi terkait seperti Kepolisian, Kemenhub, Kemen-PUPERA, dan Kemenkes untuk mengantisipasi masalah kemacetan saat arus mudik di tahun 2017.

Kemacetan parah yang terjadi di tol Pejagan – Brebes Timur saat arus mudik tahun ini dinilai Komite II menjadi masalah yang tidak boleh terulang lagi kedepannya dan menjadi zero accident.

Dalam RDP yang dilakukan dengan Kepala Posko Operasi Ramadaniya Kombes R. Slamet Santoso di DPD RI, Senin (18/7), Wakil Ketua Komite II Anna Latuconsina mengatakan jika permasalahan kemacetan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, tetapi juga membutuhkan sinergi semua pihak.

“Kita melihat bahwa memang harus ada kerja sama atau koordinasi antara Polri dengan beberapa Kementerian terkait, yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Kesehatan untuk mengantisipasi mudik di tahun depan,” ujarnya.

Komite II juga menekankan pada peningkatan fasilitas di area tol terkait kebutuhan para pemudik. Keberadaan SPBU yang terdapat di jalan tol ataupun di jalur mudik masih dianggap terbatas. Minimnya SPBU di jalur mudik menjadi salah satu penyebab utama kemacetan.

Untuk menangani masalah kesehatan, Komite II juga meminta Kemenkes membangun posko-posko kesehatan untuk mengantisipasi pemudik yang mengalami gangguan kesehatan saat mudik.

Masalah antrian pembayaran di gerbang tol menjadi satu masalah yang juga disorot Komite II DPD RI. Salah satu anggotanya, Kadek Arimbawa sempat mengusulkan untuk menggratiskan pemudik yang menggunakan jalan tol untuk mengurangi kemacetan di Brexit.

“Kalau bisa dari Komite II nanti juga merekomendasikan untuk menggratiskan jalan tol yang digunakan pemudik, biar tidak macet,” ujar senator dari Provinsi Bali ini.