DPID-DPPID Tabrak Konstitusi

Minggu, 18 September 2011 – 21:37 WIB

"Dengan tidak adanya kriteria yang digunakan dalam penyaluran DPID dan DPPID, serta tidak selaras dengan UU Perimbangan, maka dana ini menambrak konstitusi," tandasnya.

"Kedua dana ini juga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada audit Tahun 2010," tambah Ucok. (kyd/jpnn)

JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai, Dana Penyesuaian Insfrastruktur Daerah (DPID) dan Dana Percepatan Pembangunan

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News