DPP Golkar Tak Akan Paksa Setnov Lengser dari Ketua Umum

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menepis kabar yang menyebut dewan pimpinan pusat (DPP) partainya telah meminta Setya Novanto mundur dari posisi ketua umum. Pernyataan Agung sekaligus juga untuk membantah informasi yang menyebut DPP Golkar sudah menunjuk pelaksana tugas (plt) ketua umum.

“Tidak ada keputusan DPP yang meminta agar Pak Novanto mundur dari jabatannya apalagi sampai menunjuk Plt ketua umum partai,” ujar Agung Laksono dalam siaran persnya, Rabu (27/9).

Karena itu Agung mengingatkan jajaran pengurus partai berlambang pohon beringin itu agar lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan terkait kondisi partai. Sebab, kesannya justru rekomendasi Tim Kajian Elektabilitas Golkar seolah-olah sudah menjadi keputusan DPP partai yang menjadi jawara Pemilu 2004 itu.

Padahal, kata Agung, hasil kajian tim itu hanya sebuah rekomendasi yang belum menjadi sebuah keputusan. Agung khawatir simpang siur soal kabar itu akan membuat Golkar makin tak kondusif.

"Saya kira semua harus bijak menyikapi persoalan ini. Jangan memancing di air keruh yang pada akhirnya membuat gaduh dan merusak soliditas partai yang sudah dibangun,” katanya.

Sebelumnya Tim Kajian Elektabilitas Golkar diketuai dan Lodewijk Freidrich Paulus memaparkan hasil survei tentang elektabilitas partai yang selalu berjaya pada pemilu era Orde Baru itu. Hasil survei itu menunjukkan elektabilitas PG menurun karena citranya memburuk.

Hasil kajian lalu memunculkan sejumlah rekomendasi. Salah satunya adalah meminta Setya Novanto yang kini menjadi tersangka korupsi e-KTP mundur dari jabatannya.

Namun, Agung menegaskan, justru saat ini semua pihak di Golkar harus kompak dan solid. ”Tidak perlu mendesak-desak agar Pak Novanto mundur dari jabatannya sebagai ketua umum," katanya.