DPR Akan Minta Tanggungjawab Polri

Jumat, 06 Februari 2009 – 18:48 WIB

JAKARTA – Pihak Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas penetapan moratorium pemekaran wilayah. "Kalau memang itu (Perppu) jawabannya, kenapa tidak? Prinsipnya DPD akan mendukung apa saja kebijakan pemerintah sepanjang untuk kesejahteraan rakyat," kata Wakil Ketua DPD Irman Gusman, usai diskusi, di Press Room DPR, Jakarta, Jumat (6/2).

Pentingnya Perppu dimaksud, lanjut Irman Gusman, agar keputusan moratorium tersebut memiliki payung hukum yang kuat guna mengantisipasi jika di kemudian hari ada pihak-pihak yang menggugat. Sementara Ketua Panitia Kerja (Panja) Pemekaran Komisi II DPR Chozin Chumaidi, mengamini apa yang disampaikan Irman Gusman. “Kalau DPR tentu akan mendukung jika memang harus dibuat Perppu," ujarnya.

Ditempat terpisah, Presiden SBY menetapkan moratorium untuk pemekaran wilayah pascainsiden unjuk rasa brutal di Medan. SBY mengatakan, pemekaran wilayah bisa dilakukan jika memang sudah memenuhi syarat mendasar seperti untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat daerah. (Fas/JPNN)

JAKARTA – Kalangan anggota Komisi III DPR berjanji akan minta pertanggungjawaban Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri (BHD) terkait kasus demo yang berujung anarkis di Medan, Selasa (3/4), hingga merenggut nyawa Ketua DPRD Sumatera Utara, Abdul Aziz Angkat.

Aziz Syamsuddin misalnya, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) bersama sembilan anggota Komisi III DPR dari berbagai fraksi saat ini tengah berada di Medan guna mengumpulkan data di lapangan untuk dibawa ke acara Raker dengan Kapolri yang bakal digelar Senin ((9/2), di Ruang Rapat Komisi III DPR. "Hasil investigasi ini yang akan dibawa ke Raker dengan Kapolri. Tunggu saja,” kata Azis.