DPR Bahas Wacana Kenaikan Ongkos Ibadah Haji

jpnn.com - jpnn.com - Komisi VIII DPR RI menggelar rapat dengan Kementerian Agama (Kemenag) di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (13/2). Dalam rapat tersebut, tercetus usulan meningkatkan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 1.090.000 dari tahun lalu.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong mengatakan, rencana kenaikan BPIH lantaran harga avtur meningkat dan ada perubahan kurs rupiah terhadap dollar Amerika dan real Saudi. Namun begitu, dia tetap berusaha agar BPIH tahun 2017 tidak ada kenaikan dari tahun 2016.

"Panja BPIH masih menggodoknya agar tidak ada kenaikan. Hari Kamis (16/2), insya Allah sudah ada keputusannya mengenai transportasi, akomodasi dan konsumsinya," katanya kepada wartawan, kemarin.

Selain menekan biaya haji, lanjut Politikus PAN itu, Panja BPIH nantinya juga akan memastikan pelayanan jamaah haji tidak mengalami kemunduran dari tahun lalu.

Sebab, dengan kenaikan satu juta itu masih ada usulan pengurangan 500 real terhadap biaya living cost atau biaya tinggal.

"Dari sebelumnya 1.500 real menjadi 1.000 real, atau sekitar Rp 3.750.000 bila dirupiahkan," katanya.

Kalaupun ada kenaikan biaya haji, lanjut Ali, jangan sampai jamaah haji merasa terbebani dan ada pengurangan terhadap pelayanan jamaah. "Masa sudah dinaikkan, tapi pelayanannya malah dikurangi. Ini enggak fair," cetusnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sidik Mudjahid menilai, usulan kenaikan itu masih dalam taraf kewajaran. Pasalnya, ada sejumlah item yang mengalami kenaikan harga, dan penambahan jumlah pembimbing seiring dengan penambahan kuota haji. Namun begitu, dia tetap berusaha bisa menurunkan BPIH tahun 2017.