DPR Bisa Panggil Paksa Setiap Orang Usul Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Penasihat Fraksi PPP DPR Arsul Sani mengatakan, perubahan frasa di Pasal 73 Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) hail revisi yang mengatur tentang kewenangan legislatif memanggil paksa setiap orang menggunakan aparat kepolisian, merupakan usulan pemerintah.

Hal ini diungkapkan Arsul dalam diskusi bertajuk "Benarkah DPR Gak Mau Dikritik?" di Cikini, Jakarta Pusat pada Sabtu (17/2). Awalnya, kata mantan anggota Panja RUU MD3 itu, pemanggilan paksa hanya untuk pejabat pemerintah.

"Sebetulnya mengenai pemanggilan paksa itu rumusan awalnya bukan setiap orang, tapi setiap pejabat. Tapi seingat saya dalam pembahasan, pemerintah ingin lebih luas, kata setiap pejabat diganti dengan setiap orang," ucap Arsul.

Dalam diskusi itu, Arsul juga sempat ditanya tentang pengusul Pasal 122 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa memproses hukum pihak-pihak yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Namun, anggota Komisi III itu berdalih tidak mengingatnya.

"Saya tidak ingat siapa yang usulkan, kan pembahasan berkembang. Apalagi PPP tidak mengusulkan. Kami hanya bereaksi terhadap pengusulan. Bagi saya yang paling penting bukan siapa yang usulkan, tapi pasalnya ada di situ dan kami berkepentingan membahasnya," jelas politikus asal Jawa Tengah ini.

Revisi UU MD3 yang disetujui DPR bersama pemerintah menjadi UU memang menjadi polemik. Bahkan, koalisi masyarakat sudah mendaftarkan pengujian UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (14/2) lalu.

Ketentuan yang diajukan judicial reviewnya antara lain Pasal 73 ayat 3 dan 4 tentang pemanggilan paksa, Pasal 122 huruf k mengatur soal hak DPR mengambil langkah hukum terhadap pihak yang dianggap meredahkan kehormatan DPR atau anggotanya, dan Pasal 245 ayat 1 tentang hak imunitas.(fat/jpnn)