Pengamat: Revisi UU MD3 Berpeluang Mengubah Formasi Pimpinan DPR

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyatakan jika dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) maka akan berpeluang mengubah formasi pimpinan DPR.

“Yang tadinya ketua DPR adalah jatah partai pemenang atau jumlah kursi terbesar di DPR, bisa jadi nanti diubah dengan cara pemilihan. Kalau pemilihan, tentu KIM yang akan menang, karena mayoritas di parlemen," kata Kang Ujang kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/6).

Menurut dia, bila nantinya UU MD3 direvisi, yang akan diubah ialah terkait Pasal 427D Ayat (1) huruf b UU MD3, yang mengatakan ketua DPR adalah anggota DPR dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR.

Selain itu, kemungkinan besar PDIP atau Puan Maharani akan kehilangan kursi ketua DPR karena salah satu poin yang mungkin direvisi terkait dengan posisi ketua DPR.

Koalisi Indonesia Maju (KIM) merupakan gabungan partai politik (parpol) yang mengusung dan mendukung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jika ditambah PKB dan NasDem, koalisi Prabowo-Gibran artinya didukung enam parpol.

Menurut dia, total kursi keenam partai ini yakni 417 dari 580 kursi di DPR perioden 2024-2029 atau setara 64,32 persen kursi di parlemen.

Lebih lanjut, Ujang mengatakan UU MD3 layak untuk direvisi karena regulasi itu harus mengikuti perkembangan zaman atau dinamika politik.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid berharap revisi Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD, dan DPRD (MD3) akan membawa dampak positif. Khususnya dalam memperkuat fungsi DPR.