DPR Cek Hasil Pengerjaan Empat Kapal Kemenhub Buatan Lokal

jpnn.com - SAGULUNG - Proyek pembuatan empat kapal kenavigasian pesanan Kementrian Perhubungan (Kemenhub) ditinjau Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin (30/5) pagi. 

Empat unit kapal yang dibangun PT Citra Shipyard Batam di Sagulung, Batam, Kepulauan Riau, itu menelan anggaran APBN ratusan miliar rupiah. Kapal-kapal ini nantinya akan diperuntukan kepada Ditjen Kenavigasian yang dibawa naungan Direktur Jendral Perhubungan Laut.

Delapan orang rombongan anggota DPR RI Komisi V yang datang bersama Direktur Lalu lintas Angkutan Laut Ir Adolf R Tambunan bersama rombongannya disambut baik pihak PT Citra Shipyard.

Sebelum mengecek pengerjaan empat unit kapal pesanan pemerintah, rombongan anggota dewan pusat itu terlebih dahulu mendengarkan pemaparan dari pihak perusahaan terkait progres dan spesifikasi pembangunan empat unit kapal tersebut.

Menurut Manajer Operasi PT Citra Shipyard Hendri Osvarizal, 4 kapal pesanan pemerintah pusat, terdiri dua kapal pengamat perambuan untuk Direktorat Kenavigasian dengan spesifikasi berbahan aluminum, panjang 32 meter dan kecepatan 20 knot. "Kalau dua kapal pengamat perambuan aluminium ini progresnya sudah 97 persen," ujar Hendri seperti dikutip dari batampos (Jawa Pos Group).

Pengerjaan dua kapal pengamat perambuan yang menelan anggaran senilai Rp 68 miliar itu, sambung Hendri  akan diserahkan lebih cepat dari masa kontrak pengerjaan yang ada yakni pada tanggal 17 Agustus mendatang sebagai kado perayaan HUT RI. "Kalau sesuai masa kontrak pembuatan harusnya Oktober baru delivery, tapi karena progresnya sudah masuk tahap akhir, kami upayakan diserahkan tanggal 17 Agustus mendatang," ujar Hendri.

Untuk dua unit kapal lainnya yang baru memasuki tahap awal pengerjaan merupakan kapal kelas satu kenavigasian yang juga diperuntukan untuk Direktorat Kenavigasian. Kapal kenavigasian ini memiliki panjang 60 meter dan kecepatan 15 knot dengan anggaran yang dikucurkan pemerintah senilai Rp 233,77 miliar. "Kalau dua kapal kenavagasian ini baru tahap awal, karena baru keel laying belum lama ini," kata Hendri.

Ketua rombongan Komisi V DPR RI, H.A. Bakri menuturkan, hasil tinjaun tersebut pihaknya menyoroti minimnya anggaran pendukung untuk pembuatan empat kapal sistem kenavigasian laut itu, sehingga pekerjaan sempat terhambat. "Tapi kita maklumi itu, karena memang posisi keuangan negara lagi menurun," ujar  Bakri.