DPR Desak Moratorium Hutan untuk Lahan Sawit

"Kalau tidak dilakukan (moratorium pengelolaan hutan) maka potensi konflik antara warga dengan perusahaan kelapa sawit atau perkebunan hutan bakal muncul lagi di berbagai daerah," kata Yani di Jakarta, Kamis (22/12).

Politisi PPP itu menilai, gagasannya tidak menghambat investasi daerah dan pusat. Sebab bertujuan untuk penataan administrasi agar tidak tumpang tindih seperti sekarang. Dengan melakukan moratorium izin pengelolaan lahan diharapkan tidak semakin banyak konflik lahan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Atau sengketa lahan di daerah lain yang belum sampai terjadi konflik, bisa dicegah dengan melakukan tata ulang sertifikasi dan pengukuran lahan," kata Yani memberi solusi.