DPR Dinilai Makin Tak Arif

JAKARTA -  Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute & Pakar Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto menilai DPR makin tidak arif. Ini terbukti dengan ditahannya anggaran pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Komisi III DPR RI.

"Alasan Komisi III yang mengatakan bahwa KPK lembaga Ad hoc sehingga butuh penghematan menurut saya logika yang keliru," kata Gun Gun Heryanto, Selasa (26/6).

Dikatakan, pengajuan anggaran yang diajukan KPK sejak tahun 2009 itu mendesak untuk disetujui. Apalagi KPK menangani kejahatan korupsi yang dominan dilakukan oleh penjahat kerah putih yang tentunya dukungan infrastruktur memadai pula.

Seperti diketahui bahwa KPK mengajukan anggaran sebesar Rp225 miliar dengan mekanisme tahun jamak. Setiap tahun KPK mengajukan anggaran Rp61 miliar. Bahkan Rp18 miliar pertama yang dibutuhkan untuk pembangunan pondasi juga masih ditandai bintang (tidak disetujui).