DPR Disebut Lebih Boros Dari KPK

JAKARTA -- Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membangun gedung baru terus menuai dukungan."Kita semua melihat urgensi pembangunan itu disertai dengan kepercayaan bahwa KPK memang benar-benar menghajatkan hal tersebut," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, Senin (25/6).

Dia menyatakan, alasan lembga ad hoc, penghematan, dan kinerja tak dapat diterima. Khususnya dua alasan terakhir, kinerja dan penghematan, lebih layak dialamatkan ke DPR daripada ke KPK. Pembangunan toilet, ruang banggar, studi banding, dan lain-lain, menurut dia, merupakan contoh dari pemborosan uang negara ala DPR. "Mudah-mudahan dua lembaga ini dapat saling mendukung dan menghormati," pungkasnya.

Ray menjelaskan, beban pekerjaan yang menumpuk, usia bangunan yang tua, dalam rangka memompa kinerja yang lebih baik dan penambahan karyawan merupakan kebutuhan yang dapat dipahami. Lebih-lebih lagi, KPK jilid III ini mulai memerlihatkan intensitas kinerja yang lebih positif.

"Sekalipun begitu, anjuran DPR agar KPK terlebih dahulu mencari gedung-gedung kosong pemerintah untuk dipinjam sebagai tambahan kantor KPK juga layak diperhatikan," katanya.