DPR-DPD Disarankan Efektifkan Komunikasi

JAKARTA - Pengamat kebijakan publik M. Qodari mengatakan, pimpinan DPR dan DPD perlu menjalin hubungan dan komunikasi yang lebih baik untuk mengurangi gesekan perbedaan yang terjadi. Hal ini demi mengurangi kegaduhan politik di "Senayan" yang imbasnya sangat kontraproduktif bagi pemerintahan.

"Antara DPR dan DPD memang pasti saling berbeda, dan jika disulut sedikit saja akan ramai. Perbedaan mendasar adalah soal kewenangan dua lembaga ini yang begitu jomplang, padahal keduanya sama-sama disebut lembaga parlemen," ujar Qodari kepada wartawan, Minggu (18/3).

Qodari menjelaskan, DPD yang tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam sistem bikameral tentu menginginkan adanya pengakuan eksistensi, bahkan pelibatan dalam pembahasan undang-undang dan fungsi-fungsi parlemen lainnya. Namun di sisi lain, DPR juga tidak mau jika kewenangan mereka kemudian sedikit dikurangi dengan adanya DPD.

Sebagai solusi, kata dia, adalah pertemuan antar pimpinan lembaga. Sebab eskalasi ketegangan itu tergantung pimpinan lembaganya. Kalau pimpinannya kalem dan cair, maka hubungan lembaga juga akan cair.