DPR-DPD Kompak Soroti Freeport

Kamis, 08 Oktober 2009 – 19:00 WIB

JAKARTA - Kaukus Daerah Tertinggal (KDT) yang merupakan wadah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari daerah pemilihan (dapil) kawasan Indonesia Timur, mendesak pemerintah bersikap adil dalam pembagian kekayaan di Papua khususnya menyangkut keberadaan PT Freeport yang setiap tahun meraup keuntungan Rp8 triliun dari usaha tambangnya. Jumlah itu cukup besar, sementara yang masuk ke dalam APBD hanya Rp300 miliar.

Desakan tersebut disampaikan anggota DPD asal Papua, Tony Tesar dalam acara deklarasi 'Kaukus Daerah Tertinggal' di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Kamis (8/10). Bersama Tony Tesar, juga hadir sejumlah anggota DPD antara lain Farouk Muhammad (NTB), Sofia Mampau (Papua), Abraham Liyanto (NTT), Mervin Sadipun Kember (Papua Barat), dan Jacob Jack Ospara (Maluku). Sedang dari anggota DPR yang hadir antara lainSaleh Husein (Hanura), dan Abdurrahman Abdullah dari Fraksi Demokrat asal Maluku.

“Freeport dan seluruh perusahaan rekanannya jelas sudah sejahtera. Tapi, rakyat Papua secara keseluruhan sama sekali miskin. Padahal, dengan lahan yang dikuasai Freeport, seluas lima juta hektar tanah pertanian, jika setiap kepala keluarga memiliki luas lima hektar, maka dalam setahun rakyat Papua bisa makmur. Untuk itulah dibutuhkan perencanaan pembangunan yang konkret atau memilih investor yang peduli terhadap kesejahteraan rakyat Papua,” ujar Tonny Tesar.

Sofia Mampu menambahkan jika program pembangunan ini dijalankan dengan membangun infrastruktur yang hanya dianggarkan sebesar Rp2 triliun untuk seluruh Papua, itu masih belum bisa optimal. Oleh sebab itu, DPD dan DPR dari Indonesia Timur ini akan terus memperjuangkan aspirasi rakyat ini dengan meminta dukungan pers. “Kami menyadari, perjuangan rakyat ini tanpa dukungan pers, tidak akan berhasil,” tegas Sofia.