DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir WhatsApp

Dia menegaskan, di Indonesia ada aturan yang sangat tegas mengatur persoalan pornografi. Seperti Undang-undang (UU) Antipornografi, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Kitab UU Hukum Pidana (KUHP).

"Jadi kita tidak bisa mentolelir segala bentuk konten yang bermuatan pornografi. Aparat Kepolisian harus memproses hukum pembuat dan penyebarnya," kata Jazuli.

Menurut dia, semua ini dilakukan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang beradab, menjaga generasi dari kerusakan.

“Serta menjadikan mereka insan-insan mulia pewaris masa depan bangsa,” kata doktor manajemen sumber daya manusia (SDM) ini. (boy/jpnn)