"WTP itu standarnya seperti apa. Kan bisa kita lihat sendiri, instansi yang mendapatkan opini WTP, kenyataannya tidak benar-benar bersih. Di dalamnya masih ada KKN. Kami berharap jangan sampai opini WTP diperjualbelikan," terangnya.(esy/jpnn)
JAKARTA - Mudahnya mendapatkan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dipertanyakan kalangan DPR RI.