DPR Ingatkan Pemerintah Tak Buka Ruang Negosiasi dengan OPM

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan kasus penyanderaan dua warga negara Indonesia (WNI) oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) menunjukkan eskalasi gerakan mereka sudah meningkat dari separatis ke arah terorisme.

“Ini adalah satu eskalasi dari operasi gerakan OPM, menurut saya ini sudah serius. Apalagi ini sudah memakai strategi, mencoba melibatkan negara lain dengan penyanderaan ini dilakukan di PNG (Papua Nugini-red),” kata Mahfudz di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9).

Karena itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, meminta pemerintah untuk tidak membuka ruang negosiasi dengan OPM. Sebab, kata dia, sekali ruang negosiasi itu diberikan maka situasinya akan berubah.

“Pemerintah harus tegas, tidak dibuka ruang negosiasi. Karena sekali ini dibuka ruang negosiasi maka ini akan dikapitalisasi oleh OPM untuk mengeskalasi gerakan-gerakannya dari perjuangan politik menjadi aksi-aksi teror yang lebih jauh,” katanya.

Karena itu, dia meminta pemerintah Indonesia harus berbicara yang jelas dan tegas dan bekerja sama dengan pemerintah PNG.

“Itu kalau PNG punya komitmen untuk mendukung NKRI,” katanya.

Karena ini, menurut Mahfudz, menyangkut negara lain maka penyelesaiannya dilakukan secara politik. “Di sini juga menjadi ujian PNG, sejauh mana komitmennya mendukung NKRI dalam kasus teror ini,” pungkasnya.(fat/jpnn)