Sebelumnya, DPR juga pernah merekomendasikan agar pemerintah menunda pemberlakuan CAFTA, sebagai upaya riil melindungi produk lokal melalui pemberlakuan hambatan non-tarif di samping menerapkan standar nasional Indonesia (SNI). Selain itu, pemerintah juga diwajibkan memberikan sertifikasi bagi produk-produk konsumsi, serta memperkuat kebijakan perlindungan, seperti yang dilakukan beberapa negara - termasuk AS - dalam membendung membanjirnya produk asal Cina. (fas/jpnn)
JAKARTA - Ketua Komisi VI DPR RI, Airlangga Hartarto, mengingatkan pemerintah akan ancaman deindustrialisasi, yang mengakibatkan rendahnya daya serap