DPR Minta Data Angkatan Kerja

Selain itu, Komisi IX DPR  juga meminta Kemenaker untuk meningkatkan keahlian TKI agar bisa memenuhi kebutuhan produktif, efisien serta mendorong ahli kompetensi dan teknologi.

“Yang selanjutnya diikuti oleh diskriminasi upah yang dibutuhkan tenaga kerja Indonesia sesuai amanat perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan,” jelas Dede.

Politikus Partai Demokrat itu mengatakan, pihaknya akan meminta pimpinan DPR untuk membentuk Tim Pengawas TKA yang bertujuan meningkatkan pengawasan terhadap TKA.

“Namun, sebelum itu kami juga minta Kemenaker segera melaksanakan rekomendasi Panja Pengawasan TKA  Komisi IX DPR selambat-lambatnya tiga  bulan,” kata Dede. (adv/jpnn)