DPR Minta Data Produksi Beras Dibuka

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Ichsan Firdaus meminta pemerintah untuk membuktikan klaim surplus beras pada periode Februari sampai Maret mendatang.

Sebab, faktanya di lapangan pemerintah mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Kalau memang produksi beras kita surplus semestinya tidak impor. Mestinya harga beras tidak naik,” kata dia saat dihubungi, Kamis (22/2).

Mengenai impor beras yang dilakukan oleh pemerintah, menurut dia, karena tidak adanya sinergi antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Kesalahpahaman itu diduga karena ketidakakuratan data produksi beras sehingga keran impor terbuka. "Tak hanya masalah produksi saja, melainkan data luas tanam," jelas dia. 

Sementara itu, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yeni Sucipto menuturkan, evaluasi komprehensif terhadap anggaran dan hasil kinerja perlu dilakukan guna menghindari terjadinya pemborosan anggaran.

“Anggaran untuk berbagai program kedaulatan pangan selama tiga tahun ini terlihat sangat besar,” jelas dia.

Dia juga meminta Kementan untuk mengevaluasi penggunaan anggaran mengingat angkanya mencapai Rp 32,8 triliun pada 2018.

Hal ini untuk merealisasikan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebesar satu juta hektare di luar pulau Jawa.

"Data itu implikasinya kepada persoalan alokasi anggaran dan target,” kata Yeni. (tan/jpnn)