Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia

jpnn.com - Usulan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari model langsung menjadi tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali memunculkan diskursus publik.

Wacana ini pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam puncak peringatan HUT ke-60 Partai Golkar pada 16 Desember 2024 di Sentul, Jawa Barat.

Gagasan tersebut mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah ketua partai politik yang hadir.

Alasan utama yang diangkat adalah tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung, yang sering disebut-sebut sebagai beban berat bagi kandidat dan membuka peluang bagi praktik politik uang.

Namun, perlu dicatat bahwa klaim ini tidak didukung oleh data yang konsisten.

Dalam banyak kasus, angka yang dilaporkan terkait biaya politik sering kali berbeda jauh dari praktik informal di lapangan sehingga keabsahan argumen ini patut dipertanyakan.

Lebih jauh, sebenarnya perdebatan mengenai apakah pilkada harus dilaksanakan secara langsung atau tidak adalah perdebatan klasik yang sudah dimenangkan secara telak oleh mereka yang memilih pilkada langsung.

Tiga puluh dua tahun lamanya kita merasakan bagaimana dampak buruk dari pemilihan kepala daerah – bahkan Presiden secara tidak langsung – dan akhirnya kita bersama-sama menyimpulkan bahwa sistem ini harus diganti.