DPR Minta KLHK Memerinci Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19

Saat ini, program yang dibutuhkan adalah program yang langsung bisa memberikan manfaat untuk menopang ekonomi rakyat.

Dalam presentasi, menruut Ansy, dirinya mencatat program-program KLHK untuk masyarakat masuk dalam kategori lapis kedua. Misalnya, program-program seperti kebun bibit rakyat 1.200 unit, bibit produktif 2,5 juta batang, bantuan bang pesona 1.000 paket, bantuan alat ekonomi produktif 278 unit, dan promosi serta pemasaran produk kelompok usaha perhutanan sosial 7.000 paket.

“Ini belum memenuhi aspek kemendesakan, karena tidak langsung membantu masyarakat di sekitar hutan yang kini terdampak pandemik Covid-19,” kata Ansy.

Mantan aktivis PMKRI itu juga meminta KLHK agar memperhatikan kesejahteraan para pengabdi sektor kehutanan agar patroli hutan tetap aktif. KLHK harus ketat mengawasi agar hutan tidak dirusak pelaku illegal logging atau perburuan satwa liar untuk mencegah kejahatan di sektor kehutanan.

Selain itu, Ansy mendorong KLHK memberdayakan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Pemerintah telah membentuk 5.873 KUPS dengan berbagai produk agroforestry (buah-buahan, kopi, gula aren, kayu putih, dan lain-lain).

Ketika mencermati presentasi KLHK, Ansy menilai belum ada aksi konkret untuk membeli produk-produk KUPS. Padahal KUPS perlu dibantu untuk keberlangsungan usaha mereka saat ini.

“Alokasi untuk membeli hasil produksi di Sekretariat Jenderal hanya untuk pembelian produk herbal/suplemen/madu dari kelompok tani hutan. Maka, saya mendorong KLHK supaya tidak hanya membantu distribusi dan promosi, tetapi membeli produk-produk hasil hutan dari KUPS,” imbuh Ansy.

Ansy berharap KLHK tetap konsisten menjaga keberlangsungan hutan konservasi di NTT. Provinsi NTT punya hutan konservasi yang harus dijaga agar tidak dirusak oknum tidak bertanggung jawab. Demikian pun laut yang termasuk wilayah konservasi harus tetap dijaga.