DPR Minta Pemerintah Cepat Redam Minahasa Raya Merdeka

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah tidak boleh membiarkan adanya gerakan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Salah satunya keinginan Minahasa Raya Merdeka yang bergema di tengah aksi bela terdakwa penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, pemerintah harus segera mengambil sikap terkait persoalan ini. "Secepatnya pemerintah selesaikan," kata Taufik di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/5).

Dia mengharapkan polisi segera melakukan konsolidasi terkait adanya letupan kecil untuk memisahkan diri dari NKRI.

"Harus dilakukan konsolidasi, komunikasi, silaturahim bersama-sama tokoh-tokoh masyarakat, gubernur, wali kota, Polri, dan lainnya," katanya.

Politikus Partai Amanat Nasional itu menyatakan, masyarakat harus diberikan pengertian. Mungkin saja ada komunikasi yang terputus.

Lebih lanjut Taufik mengajak semua pihak untuk kembali kepada semangat persatuan yang sudah ditanamkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

"Insyaallah kita masih NKRI, semangat Sumpah Pemuda, kita satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air," kata Taufik. (boy/jpnn)