DPR Minta Pemerintah Jujur soal Pembatasan BBM
Senin, 06 Desember 2010 – 19:49 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi MS Simbolon, menilai rencana pembatasan BBM bersubsidi yang diusulkan pemerintah belakangan ini sama saja dengan menaikkan harga BBM. Utuk itu, Effendi meminta pemerintah harus berterus terang ingin menaikkan BBM.
"Kalau dikatakan pembatasan BBM, apanya yang mau dibatasi? Masak pembatasan konotasinya penghematan. Saya pikir bukan orang saja yang bisa dihilangkan, tapi BBM juga bisa dihilangkan secara pakasa," tegas Effendi.
Untuk itu, lanjutnya, pemerintah harus terbuka dan jujur kepada publik bahwa dengan berbagai pertimbangan dan alasan maka harga BBM harus dinaikkan. "Saya minta Presdien yang menyampaikan rencanan kenaikan BBM ini. Saya pikir Pemilu masih panjang, nanti kan bisa di diturunin lagi," ketusnya.
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi MS Simbolon, menilai rencana pembatasan BBM bersubsidi yang diusulkan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA LAINNYA
- Pilkada
Gerindra Penguasa Baru Jateng, Sudaryono Ungkap Peran Pasukan Jangkrik
Jumat, 29 November 2024 – 19:41 WIB - Pilkada
ProJo Masih Yakin Banget Pilkada Jakarta 2024 Bakal Dua Putaran
Jumat, 29 November 2024 – 19:00 WIB - Pilkada
Rusuh Saat Pilkada, Pasukan TNI Diterjunkan Bantu Polisi
Jumat, 29 November 2024 – 18:42 WIB - Parpol
Rustini: Tanpa Perempuan Bangsa, Tak Mungkin PKB Raih 16 Juta Suara
Jumat, 29 November 2024 – 17:09 WIB
BERITA TERPOPULER
- Humaniora
Dari Zaman SBY, Guru ASN Terima Tunjangan Sertifikasi 1 Bulan Gapok, Janji Prabowo?
Jumat, 29 November 2024 – 15:57 WIB - Pilkada
Hasil Pilgub Jateng: Ahmad Luthfi 32, Andika Cuma 3, Kandang Banteng Porak-poranda
Jumat, 29 November 2024 – 14:08 WIB - Riau
Dr Afni-Syamsurizal Tumbangkan Petahana di Pilkada Siak, NasDem Kawal Kemenangan
Jumat, 29 November 2024 – 18:57 WIB - Olahraga
Penyerang Thai Port FC Ini Ungkap Kunci Sukses Menaklukan Bek Persib
Jumat, 29 November 2024 – 14:00 WIB - Hukum
Putusan MK Menguatkan Peradi Sebagai Wadah Tunggal Organisasi Advokat.
Jumat, 29 November 2024 – 15:38 WIB