DPR Nilai Pemerintah Menafikan Data BPS

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar menilai pemerintah mengaikan harapan petani agar tidak melakukan importasi beras. Sebab kebijakan impor berat akan mengganggu hasil produksi para petani.

Legislator asal Jawa Timur ini menegaskan, pemerintah seakan menafikan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang memprediksi angka produksi padi pada 2015 akan meningkat 6,64 persen atau sebanyak 75,55 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika merujuk data BPS, ini merupakan angka tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Selain itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat melakukan panen raya padi jenis Ciherang di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Selasa (29/9/2015) sesumbar terkait produksi beras dalam negeri.

Amran, menurut Rofi, memastikan produksi gabah melimpah dan stok beras nasional sampai akhir tahun 2015 aman.

“Kenaikan produksi padi yang telah diprediksi tersebut ternyata tidak mampu diserap secara maksimal oleh Bulog sebagai stok potensial cadangan beras nasional,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar melalui siaran pers, Minggu (18/10).

Rofi menilai, saat ini justru kondisinya kebalikan dari apa yang telah ditetapkan pemerintah. Alih-alih meningkatkan cadangan beras nasional dari petani lokal, pemerintah justru melakukan impor beras secara besar-besaran.

Menurutnya, importasi beras dari Vietnam ini menunjukan bahwa strategi manajemen stok nasional pemerintah sangat lemah dan insentif produksi yang tidak tepat sasaran. Padahal selama ini pemerintah sangat optimistis dengan kegiatan seperti upaya khusus (upsus) dalam upaya peningkatan produksi pertanian khususnya beras dan tanaman pangan serta ketepatan waktu dalam penyediaan bibit.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah akan melakukan impor beras. Kemungkinan impor beras terseut diketahui dari pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada acara Peringatan Hari Pangan Sedunia ke-35 di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (17/10) lalu.