DPR Nilai Tak Tepat Alat Berat Kena Pajak

JAKARTA - Ketua Komisi XI  DPR RI Emir Moeis menegaskan tidak tepat jika alat berat dikenakan pajak sarana dan prasarana selayaknya kendaraan umum.

Pernyataan Ketua Komisi yang membidangi masalah perpajakan dan keuangan itu terkait dengan upaya judicial review yang dilakukan oleh sejumlah pengusaha terhadap UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang saat ini masih dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.

“Tidak tepat jika pemerintah atau pemda  mengenakan pajak alat berat, apalagi yang terkait dengan sarana dan prasarana umum,” tegas Emir Moeis kepada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (4/4).

Dijelaskan Emir, UU Nomor 28 Tahun 2009 terkait dengan pasal pajak alat berat, harus dikaji kembali dan dilihat dari nilai akademisnya. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak merugikan berbagai pihak yang ikut membangun infrastruksur di negara ini.