DPR Pansuskan Kasus Pajak

Sabtu, 15 Januari 2011 – 09:01 WIB

Dia menambahkan, panja juga sepakat meminta aparat penegak hukum menyelidiki para pejabat pajak yang lalai dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan temuan BPK. "Kita semua tahu, hingga tiga tahun terakhir, berturut-turut penerimaan dari pajak tidak pernah mencapai target. Semua ini tidak boleh dibiarkan," imbuhnya.

Anggota Panja Perpajakan dari Partai Hanura Muchtar Ama menambahkan, keputusan meningkatkan proses ke pansus diputuskan setelah melihat tidak adanya upaya serius direktorat jenderal pajak dalam melakukan perbaikan. "Dirjen pajak nyata-nyata tidak merespons apa yang kami permasalahkan selama ini, dengan menganggap pemeriksaan BPK itu hanyalah pemeriksaan biasa atau rutin," kata Muchtar Ama.

Pada 12 Januari 2011 komisi III juga menyepakati pembentukan Panja Mafia Pajak. Fokus mereka adalah memonitor dan membantu penegakan hukum, terutama terkait dengan kasus pajak yang melibatkan Gayus Tambunan. Jika disepakati paripurna, ada kemungkinan panja itu dilebur bersama-sama dengan panja perpajakan di komisi XI ke dalam pansus. (dyn/c2/agm)

JAKARTA - Permasalahan perpajakan terus bergulir di parlemen. Panitia Kerja (Panja) Perpajakan Komisi XI DPR telah mengeluarkan rekomendasi agar

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News