DPR Pertanyakan Kebijakan Saudi Soal Moratorium Jemaah Umrah Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan Kerajaan Arab Saudi melakukan penghentian sementara jemaah umrah Indonesia, terkait persoalan wabah virus corona menjadi pertanyaan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (27/2).

Anggota DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Wardiah mengaku dikejutkan dengan kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi yang sementara waktu menghentikan pengiriman jemaah umrah dari Indonesia terkait virus corona. “Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa pemerintah Saudi membuat kebijakan yang ekstrem itu?” kata Wardiah.

Ia meminta pemerintah transparan terkait keberadaan virus corona ini. Dia pun meminta Kementerian Luar Nege mengklarifikasi terkait kebijakan Kerajaan Arab Saudi tersebut.

Ia menegaskan bahwa kebijakan Kerajaan Arab Saudi akan memukul industri umrah di tanah air. “Ada aspek ekonomi yang terdampak dari kebiajakan Saudi Arabia tersebut,” paparnya.

Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Agama Fachrul Razi maupun Duta Besar (Dubes) RI di Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel untuk melakukan penjajakan dengan kerajaan yang dipimpin Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud itu. “Kami teruslakukan upaya untuk hal terbaik bagi bangsa dan negara,” kata Aziz. (boy/jpnn)