DPR Pilih Soroti Hal Relevan ketimbang Harta Jenderal Andika

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menilai parlemen tidak akan menyoroti harta calon Panglima TNI saat legislator bidang pertahanan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Jenderal Andika Perkasa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/11).

RDPU itu diketahui menjadi rangkaian uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi I terhadap Panglima TNI.

"Saya rasa hampir dipastikan tidak ada lagi pertanyaan mengenai itu, tidak ada pertanyaan mengenai pajak hingga LHKPN," kata legislator Fraksi Partai Golkar itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/11).

Menurut Bobby, sudah ada lembaga negara lain yang mengurusi tentang LHKPN termasuk pajak. DPR tentu tidak pingin mengambil alih wewenang tersebut.

"Itu ada lembaganya sendiri, jadi kami anggap itu sudah selesai," ujar legislator Daerah Pemilihan II Sumatra Selatan itu.

Bobby melanjutkan anggota Komisi I Fraksi Partai Golkar juga tidak akan menanyakan kasus pelanggaran HAM saat RDPU dengan Jenderal Andika.

Fraksi Golkar, kata dia, hanya akan menyoroti sisi teknis seperti cara meningkatkan profesionalisme prajurit dalam waktu 13 bulan.

Adapun, Jenderal Andika yang ditunjuk sebagai calon Panglima TNI memasuki usia pensiun yaitu 58 pada 21 Desember 2022.