DPR Segera Inventarisir Persoalan BLSM

JAKARTA - Komisi VIII DPR yang membidangi urusan sosial meminta pemerintah segera memperbaiki proses penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Pasalnya, di lapangan banyak penyaluran BLSM yang tak tepat sasaran.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Gondo Raditiyo Gambiro menyatakan, pemerintah lebih baik terbuka soal proses penyaluran BLSM demi kebaikan masyarakat bawah yang terkena imbas kenaikan harga BBM. "Jika belum siap harus dikatakan belum siap. Kita DPR akan objektif asal transparan, bila ada kekurangan tinggal kita koreksi dan perbaiki," kata Raditiyo saat memimpin Rapat Kerja (raker) Komisi VIII DPR dengan pemerintah dengan agenda pembahasan BLSM di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).

Hadir dalam rapat kerja itu antara lain Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial, Andi ZA Dulung, Deputi Seswapres bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan Bambang Wirianto, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin.

Lebih lanjut Raditiyo menegaskan, DPR tak akan menghambat program BLSM. Meski demikian politisi Partai Demokrat itu mengingatkan pentingnya BLSM harus tepat sasaran. "Kita di DPR, mungkin dari partai manapun akan mendukung program BLSM asal transparan dan objektif, siapapun pemerintahannya,"  ujarnya.