DPR Terkesan jadi Buruh Politik

Jika Sistem Presensi Fingerprint Diberlakukan

Senin, 26 Juli 2010 – 20:31 WIB

"Harus diperjelas bahwa rapat yang bersifat pengambilan keputusan, itu wajib hadir. Kecuali sakit. Kalau di luar itu, boleh tidak hadir. Seperti RDP (Rapat Dengar Pendapat)," ucapnya. (awa/jpnn)

JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Ganjar Pranowo, menilai bahwa pemberlakukan presensi anggota DPR dengan

• First «
• Prev
• 1
• 2