DPR Tolak Hapus Pilkada Langsung

"Mungkin itu bentuk keprihatinan, namun jangan digeneralisasi," ujar anggota Komisi II DPR Nurul Arifin di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (17/9).

Nurul yang juga anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) menyatakan, pemilihan langsung baru berjalan tiga kali di setiap daerah. Tidak bisa proses yang ada memunculkan defisit moral di kalangan masyarakat. Menurut dia, pilkada adalah proses pembelajaran menuju demokrasi yang ideal. "Biarkan proses itu berlangsung," kata Nurul.

Dia tidak sependapat jika pola pemilihan langsung dianggap sistem yang keliru karena mengadu domba publik. Menurut dia, rekomendasi NU tidak bisa kemudian mereduksi sistem yang sudah disepakati bersama. "Demokrasi memang bisa perwakilan, bisa langsung. Tapi, demokrasi langsung itu kemewahan rakyat," jelasnya.