Meski begitu, Thamrin tidak sepakat kalau mekanisme pilkada langsung dikembalikan kepada DPRD. Menurut dia, opsi itu sama saja dengan mengembalikan praktik oligarki ala Orba. Pelaksanaan pilkada akan penuh praktik dagang sapi dan publik tidak punya jangkauan untuk mempengaruhinya. "Ini lebih bahaya daripada sekarang (pilkada langsung, Red)," tandas Thamrin. (bay/pri/c1/agm)
JAKARTA--Rekomendasi Munas Alim Ulama dan Konbes NU yang menolak pilkada langsung mendapat respons dari Komisi II DPR. Komisi yang membidangi pemilu,