DPR Tolak Pelimpahan Kewenangan Standarisasi UN
Kamis, 21 Oktober 2010 – 02:40 WIB
Menurut Rully, pihaknya menilai bahwa usulan tersebut akan menimbulkan kekacauan dalam pelaksanaannya. Sebab, di antara sekolah yang di bawah standar pun, nilai kelulusannya akan berbeda-beda. "Menentukan itu saja sudah menjadi persoalan tersendiri," katanya.
Untuk itu, lanjut Rully, Panja UN meminta pemerintah untuk memikirkan formula lain yang dapat digunakan, jika ingin UN tetap bisa dilaksanakan. Namun jika tidak juga ditemukan, maka UN ke depan hanya akan jadi dasar pemetaan saja, serta tidak seharusnya dijadikan standar kelulusan.