DPRD: Ahok Rendahkan Jabatan Ketua RT/RW

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Riano P Ahmad menyesalkan konflik antara Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) dengan sejumlah ketua RT/RW seputar kewajiban lapor lewat aplikasi Qlue. Apalagi belakangan beredar kabar bahwa ada ketua RW yang sampai dipecat karena masalah tersebut.

Menurut dia, jika informasi itu benar, maka Ahok jelas bertindak berlebihan. "Adanya informasi pemecatan kepada ketua RW 012 Kebon Melati, karena memprotes kebijakan mengenai Qlue sangat lucu. Pemprov DKI Jakarta bisa disebut antikritik kalau begitu caranya,” cetus Riano, Minggu (29/5).

Riano pun mendesak Ahok segera mengakhiri polemik dengan para pengurus RT dan RW di Ibu Kota. Karena, sebagai ujung tombak pelayan masyarakat, para pengurus RT dan RW seharusnya didengar masukan-masukannya, bukan dimusuhi hanya karena memprotes kebijakan gubernur. 

”Mereka (para RT dan RW) sudah rela mengorbankan waktunya untuk ikut mengurus warga. Kenapa malah diperlakukan tidak adil,” katanya.

Lebih lanjut, Riano mendesak SK Gubernur No. 903 Tahun 2016 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RW/RT dicabut. Kebijakan tersebut dinilai justru menghina keberadaan pengurus RT/RW sebagai petugas yang sifatnya sosial didasari gotong royong dan kekeluargaan. 

Dengan meminta laporan kerja melalui aplikasi Qlue, mereka jadi seakan-akan dipaksa bekerja, berhubungan dengan warga demi mendapatkan uang operasional sebesar Rp 975 ribu per bulan (untuk RT) dan Rp 1,2 juta (untuk RW). ”Itu kan menghina, maka tak heran kalau mereka ramai-ramai keberatan dan mendatangi kami di Komisi A,” kritiknya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua RW 012 Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Agus Iskandar mengaku dipecat karena menentang kebijakan wajib lapor lewat Qlue. Dia menduga perintah pemecatan turun langsung dari Ahok kepada Lurah Kebon Melati. (wok/dil/jpnn)