DPRD DKI: Hotel di Bawah Jakarta Tourisindo Memprihatinkan

jpnn.com, JAKARTA - Para politisi di DPRD DKI Jakarta semakin kritis menyoroti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai berkinerja buruk. Kali ini kritikan datang dari anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Nur Afni Sajim.

Dia mengkritisi kondisi hotel-hotel yang dikelola BUMD PT Jakarta Tourisindo memprihatinkan. Afni menyampaikan hal tersebut saat membahas dana penyertaan modal daerah (PMD) yang diajukan delapan BUMD DKI, dalam rancangan APBD perubahan 2018.

Meski PT Jakarta Tourisindo tidak termasuk BUMD yang mengajukan PMD tapi Afni menilai, PT Jakarta Tourisindo justru salah satu BUMD yang lebih berhak menerima PMD itu.

"Kalau kita mau juga memberikan PMD ini, ada Jakarta Tourisindo yang nasibnya itu sudah di ujung tanduk dan itu menjadi milik pemerintah daerah. Hotelnya sangat memprihatinkan, lembab, dan lain sebagainya, terus mau jadi apa dia?" ujar Afni, dalam rapat banggar di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (29/8).

Selain itu, kata Afni, masih banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) yang membutuhkan anggaran. Oleh karena itu, Afni meminta Pemprov DKI Jakarta mengkaji kembali pengajuan PMD untuk delapan BUMD senilai hampir Rp 11 triliun itu.

Lagi pula, Afni menyebut, para direktur utama BUMD yang mengajukan PMD belum tentu siap menggunakan dana itu. "Saya minta untuk dikaji ulang, apakah semuanya harus diberikan kepada PMD? Jangan terus kita mau menghabiskan silpa, terus kita berikan kepada PMD, yang terkesan terburu-buru dan jujur saja, dirut-dirut ini juga belum siap menerima PMD tersebut," kata Afni.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya mengajukan usulan PMD untuk delapan BUMD dalam rancangan APBD-P 2018 senilai hampir Rp 11 triliun. Ada delapan BUMD yang mengajukan PMD pada APBD-P 2018.

PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta mengajukan Rp 3,6 triliun, PT Jakarta Propertindo mengajukan Rp 4,6 triliun, PD PAL Jaya Rp 235 miliar, PD Dharma Jaya Rp 79,4 miliar, PT Food Station Tjipinang Rp 85,5 miliar, PT Pembangunan Sarana Jaya Rp 935 miliar, PD Pasar Jaya Rp 166 miliar, dan PDAM Jaya Rp 1,2 triliun.