DPRD DKI Minta Pemerintah Pusat Setop Bansos Sembako

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Riano P Ahmad mendorong pemerintah pusat untuk mengubah skema bantuan sosial (bansos) menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

"Karena sejauh ini bansos sembako selain tidak berjalan efektif dan rawan penyelewengan, juga tidak berdampak pada geliat ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19," kata Riano di Jakarta, Senin (14/9).

Politisi PAN ini mengungkapkan hal tersebut menyusul kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan memberikan bansos kepada 2,4 juta keluarga rentan di Jakarta
selama masa PSBB Jakarta jilid II yang mulai berlaku pada 14 September 2020.

"Saya mendukung selain gencar melakukan upaya penanggulangan penyebaran COVID-19, pemerintah juga harus memastikan program bantuan sampai kepada masyarakat terdampak. Namun, sayangnya, penyaluran program bantuan yang dimotori pemerintah pusat dan Pemda DKI sejauh ini masih ditemukan banyak masalah," katanya.

Masalah-masalah yang muncul antara lain bansos sembako tidak tersalurkan merata ke masyarakat. Hal itu terlihat dari adanya 1.074 total aduan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait persoalan penyaluran bansos yang disampaikan melalui aplikasi JAGA Bansos.

Riano menjelaskan, berdasarkan catatan KPK, sampai 4 September 2020 ada 1.074 keluhan terkait bansos dan paling tinggi dari DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Karena itu, Riano mendorong pemerintah pusat sebaiknya mempertimbangkan dana yang dialokasikan melalui bansos diubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Sedangkan untuk bansos sembako cukup diserahkan kepada Pemprov DKI.

"Saya kira, di Jakarta untuk bansos sembako sudah tercukupi dari banpres (bantuan Presiden) dan Pemprov DKI, bahkan dari pihak swasta juga ada. Soal penyaluran BLT bisa melalui bank pemerintah nanti," katanya.