DPRD DKI Tolak Suntikan Modal untuk BUMD

jpnn.com, JAKARTA - Usulan penyertaan modal daerah (PMD) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp 11 triliun ditolak keras DPRD DKI. Mereka menilai petinggi perusahaan pelat merah tersebut tidak mampu membuat program dan mengelola perusahaan, sehingga hanya membebani pemerintah daerah.

Selain itu, penyertaan modal juga bertentangan dengan visi misi Gubernur Anies Baswedan dan mantan Wagub Sandiaga Uno, untuk menciptakan BUMD yang mandiri.

“Permintaan PMD oleh BUMD ini patut dicurigai sebagai cara pihak tertentu untuk menjatuhkan citra Gubernur Anies Baswedan,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, Kamis (30/8).

Taufik pun menyarankan Gubernur Anies segera menarik usulan PMD tersebut. Sebab, di awal kepemimpinan Anies-Sandi di Jakarta, keduanya menginginkan agar BUMD DKI dapat mencari modal sendiri tanpa meminta bantuan dari anggaran daerah.

“Usulan PMD BUMD itu justru sebagai upaya untuk mempermalukan Anies.Saya tegaskan bahwa DPRD enggak akan setuju, malu-maluin saja," ujar Taufik.

Salah satu yang disorot Taufik adalah BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang direktur utamanya, Dwi Wahyu Daryoto, baru saja menempati posisi itu menggantikan Satya Heragandhi. "Itu si Dirut Jakpro yang baru juga belum kerja apa-apa kok sudah minta PMD sih? Kalau begitu lebih baik mundur saja," ketus Taufik.

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus juga mempertanyakan BUMD DKI yang berencana meminta PMD. Sebab, kata Bestari, Pemprov DKI bersikeras tidak memberikan PMD kepada BUMD pada pembahasan APBD 2018. "Bukannya BUMD disuruh mandiri? Kok ini minta PMD sampai triliunan?" ujar Bestari.

Bestari mengingatkan, pada pembahasan anggaran sebelumnya, BUMD yang mendapatkan PMD hanya yang berkaitan dengan Asian Games saja.