DPRD MBD Mengadukan Persoalan Pemadaman Listrik ke Menteri Erick Thohir

jpnn.com, JAKARTA - DPRD Maluku Barat Daya (MBD) Provinsi Maluku berharap Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipimpin Erick Thohir berkenan menerima kehadiran mereka, guna membicarakan permasalahan pemadaman listrik yang terus-menerus terjadi di sebagian wilayah MBD.

Pemadaman tersebut diketahui terjadi akibat sebagian mesin pembangkit rusak dan sebagian lainnya telah berusia lanjut.

Menurut Ketua Komisi C DPRD MBD Frits F Pera, pihaknya telah mengirimkan surat permohonan secara resmi tertanggal 26 Februari lalu. Surat ditujukan ke Deputi Bidang Usaha Energi Logistik Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN.

Sejumlah anggota Komisi C DPRD MBD juga saat ini telah berada di Jakarta. Namun, jawaban dari Kementerian BUMN belum juga diperoleh.

"Hari ini (Senin) Komisi C sudah berada di Jakarta. Mengingat durasi perjalanan dinas Komisi C sampai Kamis (5/3), kami memohon pihak Kementerian BUMN meluangkan waktu menerima Komisi C, membicarakan permasalahan yang ada," ujar Frits di Jakarta, Senin (2/3).

Menurut Frits, ada beberapa alasan yang membuat Komisi C DPRD MBD merasa perlu berbicara langsung dengan Kementerian BUMN. Antara lain, fakta Kabupaten MBD berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste dan Australia.

"Kami tahu Pak Presiden Joko Widodo antusias sekali membangun infrastruktur di daerah perbatasan. Antara lain, pembangunan kelistrikan, jalan, jembatan dan lain-lain yang sangat diperlukan bagi daerah perbatasan lintas negara. MBD merupakan kabupaten terluar, terdepan dan tertinggal. Berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia," ucapnya.

Frits kemudian memaparkan beberapa permasalahan yang dihadapi MBD. Antara lain, dari empat mesin pembangkit yang ada di Kecamatan Moa, satu rusak dan tiga lainnya telah dimakan usia. Akibatnya terjadi pemadaman terus-menerus.