DPRD Minta Pemprov Tak Asal Gusur Delman Monas

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Sereida Tambunan menyayangkan keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melarang delman beroperasi di Monas. Ini setelah mendengarkan keluhan para pemilik kuda delman yang diusir oleh Pemprov DKI dengan alasan diduga mengidap penyakit berbahaya. 

Sereida ragu Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta punya data mengenai penyakit yang diderita kuda itu. Karenanya dia tak setuju dengan kebijakan tersebut.

"Tadi pagi kami bertemu dengan DKPKP dan pemilik kuda delman, kami meminta agar Pemprov DKI tidak asal-asalan mengeluarkan kebijakan. Kalau memang menderita penyakit mematikan, karantina dong. Ini berbahaya," kata Sere di ruang rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Kamis (28/4).

Sere menjelaskan, sejak ditertibkan pada 13 Maret lalu, kuda-kuda itu masih bersama dengan pemiliknya dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Meski demikian, hingga saat ini belum ada warga yang terkena virus dan kudanya masih bisa beraktivitas. 

Sere menanyakan hal itu kepada Kepala DKPKP DKI Darjamuni. Lantas Darjamuni menjawab bahwa kuda tersebut memang sakit, tapi ia tidak tahu jenis penyakitnya apa. 

Darjamuni juga tidak mengeluarkan keputusan untuk mengkarantina kuda. Darjamuni pun menyebut, pelarangan operasional kuda di Monas merupakan kebijakan Wali Kota Jakarta Pusat Manggara Pardede. 

Sere sempat membandingkan pengurusan mengenai delman di Jogja dan Jakarta. "Di Jogja kemarin ketika kami kunjungan, kuda berada di ring satu. Ketika kami bertanya, di sana ada dinas terkait yang membina dan merawatnya," ungkap Sere. 

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama  mengatakan, akan memindahkan delman yang biasa beroperasi di kawasan Monas ke Kebun Binatang Ragunan untuk penyembuhan dan nantinya akan beroperasi di sana. Pemindahan delman itu dikarenakan ada 28 ekor kuda yang terkena penyakit dan bisa mematikan manusia. (gil/jpnn)