DPRD Ogah Anggarkan TPP Guru SMA

jpnn.com - BONTANG - Pemprov Kalimantan Timur meminta Pemkot Bontang untuk menalangi anggaran untuk  tambahan penghasilan PNS (TPP) guru SMA.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyayangkan kebijakan Pemprov Kaltim tersebut. DPRD Bontang juga menolak menyetujui anggaran TPP dimaksud, karena adanya aturan pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dari kabupaten/kota, ditarik ke provinsi.

“DPRD tidak mau menganggarkan,” terangnya, seperti diberitakan Kaltim Post (Jawa Pos Group).

Sikap ini, terang Neni, sudah dikabarkan kepada Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak saat melakukan kunjungan kerja ke Bontang.  

“Diminta talangin dulu, nanti diganti. Kami saja Senin-Kamis (kekurangan uang, Red). Tapi, tetap saya alokasikan, karena menyangkut kesejahteraan,” kata Neni, kemarin (19/12).

Untuk gaji guru SMA, per Januari 2017, sudah pasti menjadi tanggungan pemprov. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bontang Dasuki menyampaikan, gaji bisa dibayarkan jika data mikro telah disampaikan ke tim Personel Peralatan Pembiayaan dan Dokumen (P3D) khusus gaji Pemprov Kaltim.

Bontang merupakan kota yang tercepat menyelesaikan data mikro tersebut sehingga tidak terganjal masalah dalam pembayaran gaji guru SMA.

“Ini menjadi berita baik untuk Bontang, karena lebih siap dibanding kota-kota lain di Kaltim,” ujarnya.