DPRD Pengin Seluruh Honorer jadi PPPK, Begitu Hitung Gaji Bilang APBD Terkuras, Piye to?

jpnn.com - AMBON - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon mendorong pemerintah daerah setempat mengusulkan pengangkatan seluruh honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Di sisi lain, DPRD Kota Ambon mengakui bahwa kemampuan keuangan daerah sangat menentukan jumlah honorer yang akan diangkat jadi PPPK.

"Kita wakil rakyat memang ingin untuk pengangkatan honorer jadi PPPK, tetapi bagaimana pun faktor penentu itu ada pada kemampuan keuangan daerah. Jika mampu, lebih bagus kalau itu dilakukan," kata Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon Christianto Laturiuw, di Ambon, Sabtu (30/3).

Dikatakan bahwa sangat penting untuk memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon sehingga mampu untuk membayar gaji PPPK.

Disebutkan, formasi PPPK 2024 yang diberikan pemerintah pusat kepada Kota Ambon sebanyak 1.599 orang.

Jika 1.599 formasi semuanya terisi, dengan pokok gaji per orang misalnya Rp3 juta, maka biaya yang keluar untuk membayar gaji PPPK dihitung dalam satu tahun mencapai Rp61 miliar.

"Sebanyak 1.599 dikalikan dengan Rp3 juta per orang, maka APBD kita terkuras per tahun hanya untuk membayar gaji PPPK sebanyak Rp61 miliar," ujarnya.

Dia berharap peran aktif dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Ambon yang bertugas menggenjot pendapatan daerah, sehingga pemda punya kemampuan keuangan untuk menjawab masalah gaji PPPK.