DPRD Ribut Sendiri soal Dana Bansos

Sehingga, banyak penerima hibah dan bansos yang tidak melalui mekanisme survei. "Padahal kan sesuai mekanisme, harus disurvei. Tapi karena menggunakan draf itu, akhirnya banyak penerima hibah dan bansos yang tidak melalui hasil survei. Ini yang membuat anggota DPRD lainnya geram," tukasnya.

Terpisah, salah satu anggota DPRD, N Djoko Poerwanto mengatakan, pencairan hibah bansos tahun ini sangatlah politis. Dirinya pun tidak membantah bila dalam draf penerima dana hibah dan bansos, aspirasi yang diakomodir hanya unsur pimpinan.

“Yang usulan anggota DPRD hanya angin lalu. Yang diakomodir hanya unsur pimpinan saja,” ujarnya, kemarin (10/1).

Dikatakannya, pencairan dana hibah bansos ini sudah sangat politis. “Seolah hanya miliknya pimpinan dan anggota DPRD jangan banyak cakap,” jelasnya.

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, berdasarkan draf penerima yang dimilikinya dan juga hasil konfirmasi dengan sejumlah dinas, tidak ada satupun aspirasi yang diajukan oleh anggota DPRD yang cair.

Djoko menilai, program ini sudah tidak sehat, karena akhirnya masyarakat menjadi tempat untuk korupsi.

“Ini sudah tidak sehat. Kalau memang begini, ya serahkan saja semuanya pada pimpinan dewan. Kita (anggota, red) tidak usah ikut campur. Mau ada apa, biar pimpinan saja,” tukasnya.

Terkait kabar pelaporan permasalahan ini pada wakil wali kota, Djoko menilai hal itu sia-sia. Karena selama ini, Djoko menilai dalam pemerintahan Kota Cirebon, seolah wali kota, Drs H Ano Sutrisno MM yang berkuasa. “Percuma. Kalaupun lapor ke wakil wali kota juga akan sia-sia,” bebernya.