Dua Korea Bahas Penyatuan Jalur Kereta Api

Namun, membuat rencana tersebut terealisasi tidak semudah membalik telapak tangan. Sebab, kedua negara harus menunggu hingga sanksi ekonomi Korut dicabut. Tidak diketahui dengan pasti kapan sanksi tersebut dihapuskan.

Amerika Serikat (AS) maupun PBB masih mengevaluasi proses denuklirisasi yang dilakukan Korut. Dalam wawancara dengan CNN yang dirilis Senin (25/6), Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menegaskan tidak ada tenggat waktu untuk negosiasi denuklirisasi Korut. Selama sanksi belum dicabut, material untuk revitalisasi rel KA itu tak bisa diangkut ke Korut.

Halangannya bukan hanya soal sanksi. Para pakar menyatakan bahwa memperbarui rel KA Korut yang sudah sangat tua bakal butuh banyak biaya dan tenaga. Bisa jadi butuh puluhan tahun serta biaya miliaran dolar.

Kepala Delegasi Korsel Kim Jeong-ryeol juga paham akan sanksi yang membelit Korut. ’’Tapi, kami bisa meneliti berbagai proyek yang bisa kami lakukan setelah sanksi dicabut,’’ ujar Jeong-ryeol.

Menghubungkan rel KA Korsel ke Korut tak hanya berdampak pada perekonomian dua negara, tapi juga menjadi tonggak perubahan yang luar biasa bagi hubungan dua Korea.

Selama ini, meski hidup dalam satu semenanjung, Korut dan Korsel hampir-hampir tak berhubungan sama sekali. Mereka seakan memiliki peradaban yang berbeda.

Sejak gencatan senjata dilakukan pada 1953, tak ada komunikasi antar penduduk sipil dari Korut ke Korsel maupun sebaliknya. Tak ada pos, sambungan telepon, maupun transportasi yang terkoneksi.

Pada 2000-an, saat hubungan kedua negara membaik, jalur KA Gyeongui yang menghubungkan Seoul dan Stasiun Dorasan, Paju, terhubung sementara. Tepatnya pada Desember 2007, terdapat layanan dari Stasiun Munsan, Paju, menuju Stasiun Pongdong, Korut, yang berada di dekat Kota Kaesong.