Dugaan Kecurangan Pemilu Mewarnai Penghitungan Suara, Bisakah Hasilnya Dianulir?

Feri Amsari, peneliti Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas menambahkan, indikasi kecurangan pemilu bahkan sudah dimulai sejak pemerintah Presiden Joko Widodo membagi-bagikan bantuan sosial kepada masyarakat, menaikkan gaji penyelenggara negara dan aparat pemerintah, termasuk anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, menjelang pemilihan umum.

"Ini  tidak sehat bagi demokrasi karena kebijakan itu akan menguntungkan anak dari petahana yang maju dalam kontestasi pilpres dan ini juga tidak baik bagi proses penyelenggaran negara," kata Feri.

Apa tanggapan masing-masing kandidat?

Ganjar Pranowo yang memperoleh suara terkecil menurut penghitungan sementara yang tengah berjalan adalah kandidat yang pertama kali mengomentari hasil hitung cepat.

“Kamu percaya enggak suara saya segitu?” tanya Ganjar kepada wartawan pekan lalu.

Tim pemenangan Ganjar Pranowo kemudian resmi membentuk tim hukum untuk mengusut dan mengumpulkan bukti dugaan kecurangan pemilu dan memperkarakannya ke Mahakamah Konstitusi.

Selain membentuk tim hukum, Ganjar juga mendorong PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai politik pengusungnya yang berada di parlemen, untuk menggunakan hak angket atas dugaan kecurangan pada pemilihan umum.

"DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu selaku penyelenggara Pemilu," kata dia.

Capres lainnya, Anies Baswedan, juga mengungkapkan adanya laporan dugaan kecurangan.