Dugaan Korupsi Dana Otsus Papua Harus Diusut Tuntas dan Transparan

Namun yang terjadi, sejak 2002 pembangunan Papua justru tidak berjalan. "Ini enggak baik, dan kita (Papua) terlambat," ujarnya.

Dia mencontohkan, indeks pembangunan manusia (IPM) yang terdiri angka kelangsungan hidup, kedua pengetahuan, tiga standar hidup.

Namun, pada 2012 lalu, Papua mengalami penurunan dalam indek pembanguan manusia itu 60 persen. Dan itu berbeda jauh sekali dengan DKI Jakarta dan Yogyakarta.

"Kondisi ini, tentu berbanding terbalik dengan dana yang sudah mengucur untuk Papua," ujarnya.

Ali menduga kondisi tersebut lantaran tidak ada pengawasan penggunaan dana otsus secara serius.

Karena itu, lanjutnya, bila ada yang menilai program dana otsus itu gagal, sebaiknya dipertanyakan ke orang-orang Papua yang diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut. Jika itu gagal, maka yang patut disalahkan adalah orang Papua sendiri.

"Untuk itu saya pikir negara harus hadir untuk memberantasan penyalahgunaan anggaran yang secara masif di tanah Papua," ungkap dia.

Ali mengingatkan, pemerintah pusat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya berwacana dalam menangani dugaan korupsi dana otsus ini.