Dukung Hak Angket untuk Yasonna Demokrat Bawa-bawa SBY

jpnn.com - JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat DPR akan bergabung bersama Koalisi Merah Putih (KMP) mendukung penggunaan Hak Angket untuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly, yang dianggap telah mencampuri urusan internal partai politik.

Ditanya apa alasan Fraksi Partai pimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mendukung hak angket, Sekretaris FPD Didik Mukrianto mengatakan bahwa demokrasi dan penegakan hukum yang 10 tahun dibangun pemerintahan SBY harus dijaga.

"Kita bersama punya kepentingan sama menjaga demokrasi agar berjalan sesuai track yang sudah di-legacykan oleh SBY. Jangan sampai kekuasaan yang dihasilkan oleh proses demokrasi disalahgunakan secara otoriter untuk kepentingan subyektif kekuasaan semata," kata Didik saat dihubungi, Selasa (17/3).

Menurut Didik, standing konstitusional angket adalah hak DPR dalam pelaksanaan dan mengawasi kinerja dan kebijakan pemerintah, sekaligus sarana bagi DPR mendapatkan penjelasan atas kebijakan yang telah dikeluarkan Menkumham.

FPD menilai adanya indikasi campur tangan atau intervensi pemerintah terhadap PPP dan Golkar, yang kemudian memunculkan keinginan anggota DPR untuk menggunakan hak angket, itu harus disikapi secara obyektif dan rasional.

"Tidak perlu antipati sepanjang hak (angket) tersebut digunakan dalam koridor yang benar baik secara substansi maupun prosedural. Ini harus menjadi perhatian dan koreksi pemerintah terhadap kebijakan yang diambilnya,' kata Didik.

Dia menambahkan, dalam konteks penegakan hukum dan penegakan demokrasi, FPD tidak antipati terhadap penggunaan hak angket karena FPD tidak ingin demokrasi dan penegakan hukum di negara ini runtuh.

"FPD Tak ingin demokrasi dan penegakan hukum yang sudah dibangun SBY selama 10 tahun runtuh karena politisasi kekuasaan dari penguasa hanya untuk kepentingan kekuasaannya," pungkas Didik. (fat/jpnn)