Dukung Indeks Reformasi Hukum Lebih Baik, Kemenpora Bermitra dengan Kemenkumham

Namun, di Biro Hukum itu tidak serta merta bisa menyelesaikan sendiri tanpa dukungan dari unit-unit atau satker pengampu regulasi tersebut.

"Khususnya beberapa Peraturan Menteri yang sudah berjalan pada 2023 dan belum terdokumentasikan dengan baik. “ kata Mulyani.

Dia juga menegaskan perihal keniscayaan pendokumentasian secara digital.

“Hal ini bertujuan agar semua pembahasan dapat terdokumentasikan dengan baik. Ini bagian dari reformasi hukum, menurut saya baik juga diterapkan untuk pengadministrasian dalam segala bentuk, khususnya di Deputi 4," ucapnya lagi.

"Sekretariat deputi dalam hal ini karena fungsinya sebagai koordinator maka kami menginginkan dan mendorong teman-teman untuk bisa mengerjakan ini semua, dengan berkoordinasi dan berkomunikasi terhadap para PIC yang terkait."

Dalam pertemuan itu, Kemenpora juga menghadirkan narasumber dari Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kemenhukham RI.

Selaku narasumber dan sebagai Ketua Kelompok Kerja Tim Penilai, Eko Noer Kristiyanto menyampaikan, “Pertemuan ini merupakan semangat kita bersama dalam upaya peningkatan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH), dan animo dari beberapa Kementerian/Lembaga juga sudah sangat terlihat."

Peningkatan nilai akan menjadi salah satu indikator agar tunjangan kinerja yang selama ini sudah diraih, dapat lebih meningkat.