Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Dukung Proposal Kenegaraan DPD RI, Ketum PP Muhammadiyah: Teruskan Gagasan yang Baik Ini

Selasa, 26 September 2023 – 13:34 WIB
Dukung Proposal Kenegaraan DPD RI, Ketum PP Muhammadiyah: Teruskan Gagasan yang Baik Ini - JPNN.COM
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat menerima kunjungan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan sejumlah anggota DPD RI di Gedung PP Muhammadiyah, kawasan Salemba, Jakarta, Selasa (26/9/2023). Foto: Dok Tim Media LaNyalla

"Bahkan ketika yang lain menyebut NKRI, mungkin hanya Muhammadiyah ormas satu-satunya yang menyebut Indonesia negara Pancasila," imbuhnya.

Pancasila sebagai Darul Ahdi, katanya, berarti negeri yang bersepakat pada kemaslahatan. Tidak cukup di situ, menurut Muhammadiyah, Pancasila juga sebagai Wa Syahadah berarti negeri kesaksian dan pembuktian bahwa umat harus berperan aktif dalam pemahaman, penghayatan, dan implementasi sehari-hari.

Dengan adanya konsep Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah, lanjut dia, Muhammadiyah berhasil menemukan titik temu antara keislaman dan kehidupan berbangsa. "Sehingga agama menjadi ruh spiritual dalam kehidupan bernegara. Karena bangsa ini super majemuk atau Bhineka Tunggal Ika," tuturnya.

Dikatakan Haedar, Muhammadiyah mengapresiasi reformasi. Dimana saat itu inti reformasi sebenarnya adalah soal peninjauan masa jabatan presiden. "Karena memang problemnya selama Orba adalah penyalahgunaan kekuasaan," tukas dia.

Tapi kemudian yang terjadi, ternyata reformasi perubahannya kemana-mana. Bahkan hal yang fundamental diubah. "Misalnya pada saat yang sama, reformasi hasilkan Mahkamah Konstitusi yang 9 orang tapi menentukan semuanya. Ini paradoks bagi Muhammadiyah," tukasnya.

Paradoks kedua, lanjut dia, ketika semuanya takut pada Presiden yang kuat karena merasa dipilih oleh rakyat secara langsung. "Dan tidak ada yang mengontrol karena tidak ada MPR. Seharusnya DPR dapat mengontrol, tapi nyatanya karena ada koalisi, lalu oligarki, dan akhirnya tidak bisa juga," tegas dia.

Saat ini perjalanan reformasi sudah jauh, sudah banyak yang menikmati. Makanya perlu proses lama untuk mewujudkan perubahan fundamental. Tapi gagasan ini, kata Haedar, harus diupayakan terus.

Sedangkan terkait MPR, lalu DPR juga dari perseorangan selain parpol, utusan daerah dari unsur raja dan sultan serta masyarakat adat serta utusan golongan ormas dan profesi, Haedar meminta hal itu bisa saja diperjuangkan, sebagai sebuah proposal penyempurnaan dan penguatan sistem.

PP Muhammadiyah meminta Ketua DPD RI untuk meneruskan gagasan agar bangsa dan negara ini kembali kepada Sistem Bernegara dengan Azas dan Sistem Pancasila.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

X Close