Dulu SBY Tegas di Konflik Ambalat, Bagaimana dengan Natuna?

“Kalau China masih tetap pada pendiriannya yang tidak menghargai kedaulatan NKRI, tidak menghargai kesepakatan Unclos, kita bisa mengambil langkah apapun meski berimplikasi pada ekonomi. Saya pikir bisa saja kita meninjau investasi China di Indonesia kalau memang China tidak ada respon. Perlu tindakan yang betul-betul tegas dari pemerintah kita. Ini juga menjadi pelajaran untuk China,” tegasnya.

Syarifuddin mengungkapkan kasus Natuna ini mengingatkan pada kasus Ambalat tahun 2005 – 2006.

Pada saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhyono mengambil sikap tegas dan tidak ada kompromi. Bahkan Presiden SBY sempat berada di kapal perang di perairan Ambalat.

“Sikap tegas SBY berhasil. Malaysia merespons dengan menyelesaikan kasus Ambalat melalui saluran diplomatik,” ujarnya.

Begitu pun dengan kasus Natuna ini. China harus merespons sikap tegas pemerintah Indonesia. “Kami juga ingin supaya menyelesaikan melalui saluran diplomatik.

“Kita serahkan kepada Menteri Luar Negeri. Tapi sengketa perairan internasional memang diatur Mahkamah Internasional. Memang perlu dibuka saluran diplomasi ke Mahkamah Internasional sebagai penjajakan. Di laut China Selatan, China memang menjadi persoalan di antara negara-negara yang terlibat seperti Vietnam, Malaysia, dan sekarang Indonesia,” ujarnya. (jpnn)