Dulu SBY Tegas di Konflik Ambalat, Bagaimana dengan Natuna?

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Syarifuddin Hasan mendukung sepenuhnya sikap tegas pemerintah dalam kasus di perairan Natuna.

Bagi Syarifuddin, kalau menyangkut soal kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak ada istilah kompromi. China harus keluar dari teritorial kedaulatan NKRI.

“Saya memberikan penghargaan dan respek atas ketegasan pemerintah kita dalam menjaga kedaulatan NKRI. Saya mengikuti statement Presiden Joko Widodo, dan saya pikir sudah cukup tegas. Statement presiden harus diikuti Menko Polhukum dan Menhan untuk tegas menjaga kedaulatan NKRI,” kata Syarifuddin Hasan di ruang kerjanya di Gedung Nusantara III Lantai 7, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/1).

Menurut Syarifuddin, langkah yang diperlukan dalam pelanggaran perairan Natuna oleh China adalah sikap tegas. Pemerintah Indonesia sudah menunjukkan ketegasan itu.

“Kami mengapresiasi karena pemerintah sekarang kompak dan sudah ada instruksi langsung dari Presiden bahwa kita harus tegas dan tidak kompromi. Menko Polhukam juga sudah menyatakan diplomasi bukan berarti negosiasi. Saya pikir sikap pemerintah itu sudah bagus,” kata politikus Partai Demokrat ini.

Syarifuddin mengingatkan tidak perlu khawatir dengan sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap China akan berimplikasi secara ekonomi. Jika ada implikasi pada ekonomi Indonesia, menurut Syarifuddin, implikasi ini adalah risiko dalam menjaga kedaulatan NKRI.

“China hanya investor nomor 3 di Indonesia. China pasti membutuhkan Indonesia. Jadi tidak usah khawatir tentang implikasi ekonomi. Karena itu kita harus betul-betul tegas dan tidak ada negosiasi. Kita hanya menginginkan China mentaati Unclos (Unitied Nations Convention on the Law of the Sea/konvensi PBB tentang Hukum Laut) yang sudah diratifikasi bersama,” katanya.

Pemerintah, lanjut Syarifuddin, bisa melakukan langkah apa pun termasuk meninjau kembali investasi China di Indonesia. Namun, langkah itu bisa diambil setelah melihat respon dari pemerintah China.